Pertimbangan Beri Bantuan Kumpulkan Data Siswa Miskin
Penetapan kuota siswa miskin dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK mulai mendapat perhatian pemkot. Meski kewenangan sudah berada di tangan pemprov, pemkot mengaku tidak akan berdiam diri. Dengan kewenangan yang terbatas itu, pemkot akan tetap mengupayakan siswa miskin agar mendapatkan akses pendidikan.
Hal tersebut diungkapkan Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Imam Siswandi. Menurut dia, saat ini pihaknya sedang mendata para anak rentan putus sekolah.
Imam mengatakan, data itu akan disodorkan kepada pemprov untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan bantuan kepada siswa miskin. ”Karena memang setelah ditelusuri, anak rentan putus sekolah karena persoalan biaya,” ujarnya.
Imam juga mengungkapkan, pendataan yang melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, hingga kelurahan tersebut bertujuan merangkul kembali para anak yang terancam putus sekolah.
Dia menyatakan, anak-anak tersebut memilih tidak akan melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK karena khawatir tidak bisa membayar SPP. Imam berharap pendataan itu bisa memberikan gambaran jumlah siswa miskin yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan pendidikan.
Sebelumnya, pada Februari, pemkot sebenarnya mengirimkan data ke pemprov. Isinya, di Surabaya ada 11.038 siswa yang tidak kuat membayar SPP. Nah, dengan PPDB tahun ini, bukan tidak mungkin jumlah siswa yang tak kuat membayar biaya pendidikan tersebut bertambah. Siswa itu adalah anak-anak lulusan SMP yang masuk ke SMA/SMK.
Kasus anak rentan putus sekolah itu, lanjut Imam, terjadi sebagai salah satu imbas dari lepasnya wewenang pemkot. Imam mengatakan, selama ini pemkot merasa sulit memberi bantuan. Namun, menurut dia, itu tidak menutup kemungkinan untuk terus mendiskusikannya dengan pemprov. ”Kami ini ingin membantu, tapi tidak boleh salah langkah,” imbuhnya.
Memang, pengelolaan yeng terlepas dari pemkot itu mengakibatkan sejumlah dana tidak bisa disalurkan untuk para siswa miskin. ”Bukannya kami tidak mau menyalurkan, tapi aturannya memang demikian,” ujarnya.
Imam juga mengatakan, pihaknya akan terus mendorong Pemprov Jatim untuk mencegah kasus putus sekolah dan memberikan akses bagi siswa miskin. ”Ya, karena memang pemkot tidak bisa berbuat banyak,” terangnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono menuturkan, saat ini anggaran beasiswa untuk bidikmisi SMA/SMK memang belum digedok. Anggaran untuk membantu siswa miskin berprestasi tersebut saat ini masih dibahas. ”Rencananya kami rapat kerja membahas mekanisme bidikmisi pada pertengahan Juni,” jelasnya.
Dalam pembahasan itu, rencananya ditentukan mekanisme anggaran dan perihal kepastian kuota yang akan diberikan pada jalur bidikmisi. Untuk rapat tersebut, DPRD akan memangil Dispendik Jatim untuk berdialog.
Mengenai bantuan yang akan diusulkan oleh Pemkot Surabaya pada SMA/SMK, Agung menerangkan, hal tersebut bisa saja dilakukan. Mekanismenya bisa melalui bantuan khusus (BK). (kik/elo/c10/git)
SUMBER :jawapos.com
Hal tersebut diungkapkan Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Imam Siswandi. Menurut dia, saat ini pihaknya sedang mendata para anak rentan putus sekolah.
Imam mengatakan, data itu akan disodorkan kepada pemprov untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan bantuan kepada siswa miskin. ”Karena memang setelah ditelusuri, anak rentan putus sekolah karena persoalan biaya,” ujarnya.
Imam juga mengungkapkan, pendataan yang melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, hingga kelurahan tersebut bertujuan merangkul kembali para anak yang terancam putus sekolah.
Dia menyatakan, anak-anak tersebut memilih tidak akan melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK karena khawatir tidak bisa membayar SPP. Imam berharap pendataan itu bisa memberikan gambaran jumlah siswa miskin yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan pendidikan.
Sebelumnya, pada Februari, pemkot sebenarnya mengirimkan data ke pemprov. Isinya, di Surabaya ada 11.038 siswa yang tidak kuat membayar SPP. Nah, dengan PPDB tahun ini, bukan tidak mungkin jumlah siswa yang tak kuat membayar biaya pendidikan tersebut bertambah. Siswa itu adalah anak-anak lulusan SMP yang masuk ke SMA/SMK.
Kasus anak rentan putus sekolah itu, lanjut Imam, terjadi sebagai salah satu imbas dari lepasnya wewenang pemkot. Imam mengatakan, selama ini pemkot merasa sulit memberi bantuan. Namun, menurut dia, itu tidak menutup kemungkinan untuk terus mendiskusikannya dengan pemprov. ”Kami ini ingin membantu, tapi tidak boleh salah langkah,” imbuhnya.
Memang, pengelolaan yeng terlepas dari pemkot itu mengakibatkan sejumlah dana tidak bisa disalurkan untuk para siswa miskin. ”Bukannya kami tidak mau menyalurkan, tapi aturannya memang demikian,” ujarnya.
Imam juga mengatakan, pihaknya akan terus mendorong Pemprov Jatim untuk mencegah kasus putus sekolah dan memberikan akses bagi siswa miskin. ”Ya, karena memang pemkot tidak bisa berbuat banyak,” terangnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono menuturkan, saat ini anggaran beasiswa untuk bidikmisi SMA/SMK memang belum digedok. Anggaran untuk membantu siswa miskin berprestasi tersebut saat ini masih dibahas. ”Rencananya kami rapat kerja membahas mekanisme bidikmisi pada pertengahan Juni,” jelasnya.
Dalam pembahasan itu, rencananya ditentukan mekanisme anggaran dan perihal kepastian kuota yang akan diberikan pada jalur bidikmisi. Untuk rapat tersebut, DPRD akan memangil Dispendik Jatim untuk berdialog.
Mengenai bantuan yang akan diusulkan oleh Pemkot Surabaya pada SMA/SMK, Agung menerangkan, hal tersebut bisa saja dilakukan. Mekanismenya bisa melalui bantuan khusus (BK). (kik/elo/c10/git)
SUMBER :jawapos.com
Tidak ada komentar: